Tirani Penjajahan Ekonomi melalui KTT G20


sumber gbr: google


KTT G20 2019 adalah pertemuan G20 ke -14 yang diadakan tanggal 28-29 Juni 2019. Yang beranggotakan 20 negara, dimana Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang masuk menjadi anggota G20 bersanding dengan negara-negara besar dan maju. Topik utama pada konferensi tersebut adalah inovasi ekonomi digital dengan upaya mengatasi kesenjangan global. 

KTT G20 awal terbentuknya adalah dikarenakan  kekecewaan komunitas internasional terhadap G7 melahirkan aksi lanjutan. Saat itu, negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik diikutsertakan dalam perundingan internasional guna mencari solusi permasalahan ekonomi global. Pada akhirnya, perundingan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya organisasi organisasi G20 pada tahun 1999.

Ada apa dibalik keanggotaan Indonesia diG20?

Kalau dibandingkan dengan negara tetangga produk domestic bruto(PDB) Indonesia hanya sebesar  US $3.927 mengutip data Badan Pusat Statistik Tahun 2018, sedangkan Malaysia  sebesar US $ 9.944, singapura US$ 7.714, Brunei  sebesar US$ 28,290, Thailand  sebesar US$ 6,593 mengacu pada data Bank Dunia tahun 2017.

Dilihat dari PDB Indonesia dimasukkan  ke dalam G20 bukan karena ekonominya kuat, tetapi dikarenakan pertimbangan pergerakan pasar yang secara strategis menguntungkan negara-negara besar yang bertindak selaku produsen. Indonesia punya semua kebutuhan pasar; SDA yang melimpah, SDM yang banyak dan murah, apalagi pasar masa depan fokus pada maritim dan digital. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%. Hal ini merupakan jaminan pasar bergerak.

Keuntungan lainnya, jumlah usia produktif 200 juta pada tahun 2045 akan menjamin tenaga kerja untuk industrialisasi, jadi kebijakan vokasi ini sejalan dengan kebutuhan produsen. Belum lagi wilayah  Indonesia yang amat luas ini membuat peluang investasi bagi mereka semakin terbuka. Apalagi mekanisme  yang disodorkan  adalah  B to B bukan G to G dengan dalih mengurangi kebergantungan pada APBN, ini merupakan akal-akalan untuk memperbesar privatisasi. Alhasil masuknya Indonesia ke forum G20 bukanlah hal yang membanggakan karena, G20 adalah forum keroyokan negara ekonomi besar dalam memenangkan persaingan pasar bebas dan semakin menekan negara-negara lainnya. Ditambah lagi agenda utama G20 adalah:

Pertama, menjaga pasar global dunia agar tetap kondusif dengan cara melarang negara-negara anggota menerapkan Batasan import, artinya negara produsen harus punya akses seluas-luasnya untuk menjual barang mereka ke negara lain dengan perlindungan hukum yang sempurna, artinya negara-negara maju tidak boleh rugi harus untung. 

Kedua, menjaga stabilitas keuangan IMF dan WB, teringat dengan pinjaman hutang Indonesia oleh IMF beberapa waktu yang lalu? Hal itu masuk dlam kesepakatan G20, Indonesia mau tidak mau harus taat dan turut memenuhi kuota keuangan IMF. 

Ketiga, menjamin bahwa negara peminjam harus mengembalikan pinjaman dan bunga kepada IMF tepat waktu. 

Bagaimana caranya? Adalah dengan kedua Lembaga Bank Dunia itu menekan pemerintah negara peminjam untuk mengurangi subsidi kepada rakyat sehingga ada saldo untuk membayar hutang kepada IMF dan Bank Dunia.

Inilah realitas penjajahan ekonomi berkedok perdagangan  bebas. Sungguh malang nasib Indonesia karena posisinya sebagai negara pengikut yang akhirnya menjadikan kekayaan terkonsentrasi ditangan  para kapitalis  dan menjadikan mereka memiliki kekuatan dominan untuk menguasai masyarakat dan negara dalam kebijakan internal dan eksternal. Cengkraman ekonomi dan perdagangan  oleh negara-negara kaya akan mencegah Indonesia membangun ekonomi di atas dasar yang kuat  yang dapat membebaskan  sub ordinasi ekonominya dari para kapitalis yang berasal dari AS, Cina dan negara kaya lainnya tentu hal ini merupakan kemaksiatan yang luar biasa karena menentang  perintah Allah. 

Solusi Islam 

Islam sangat menentang segala macam bentuk penjajahan, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Firman Allah dalam surah Q.S An-Nisa 141: 

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari penjajahan ekonomi negara besar, sehingga bisa membangun ekonomi secara mandiri kecuali memunculkan kekuatan seimbang Apple to Apple yang bisa menyaingi kekuatan raksasa ekonomi dunia yaitu Khilafah Islamiyah. Khilafah islamiah akan menjadikan SDA sebagai sumber untuk menyejahterakan rakyat, dan SDA tidak akan diprivatisasi sehingga dapat dikuasai oleh para kapital penjajajah, SDM dalam khilafah diposisikan sebagai individu yang diakui sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk negara bukan sebagai Faktor ekonomi sehingga mendapat kompensasi sesuai kadar profesionalitasnnya dan kebutuhan asasi dan pokoknya akan diriayah oleh negara secara adil.  

Khilafah akan mengatur pasar dengan persaingan yang adil sehingga pintu-pintu bagi negara produsen raksasa untuk mematikan negara konsumen tidak akan terjadi. Dan turut serta mengatur kebijakan Ekspor dan Impor.

Adapun perdagangan luar negeri Negara Khilafah dapat dipilah menjadi dua, yakni yang berhubungan dengan ekspor komoditas ke luar, dan impor komoditas dari luar.

Berhubungan dengan ekspor komoditas ke luar negeri, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Muslim atau Kafir Dzimmi (orang kafir yang menjadi warga negara dalam Khilafah) dilarang menjual persenjataan, sistem komunikasi alat-alat berat dan strategis lain kepada negara, perusahaan, atau warga negara Dar al-Kufur, jika komoditas tersebut digunakan untuk memerangi Khilafah. Adapun barang-barang yang tidak strategis, seperti pakaian, makanan, perabotan, souvenir dan lain-lain, maka seorang Muslim atau Kafir Dzimmi boleh menjualnya kepada negara Kafir. Namun, jika ketersediaan komoditas-komoditas tersebut di dalam negeri amat sedikit dan akan membahayakan ketahanan ekonomi Khilafah, maka negara Khilafah melarang warga negaranya, baik Muslim maupun Kafir Dzimmi, menjualnya ke negara Kafir.

2. Perdagangan luar negeri dengan negara Kafir Harbi Fi’lan, yakni negara Kafir yang memiliki hubungan permusuhan dan peperangan secara langsung dengan Negara Khilafah, jelas diharamkan. Terhadap negara seperti ini, Khilafah tidak akan mengijinkan warga negara maupun perusahaan-perusahaan yang berada di dalam negeri Khilafah untuk melakukan perdagangan luar negeri dengan negara Kafir Harbi Fi’lan, apapun komoditasnya. Pasalnya, melakukan perdagangan luar negeri dengan negara-negara Kafir Harbi Fi’lan termasuk dalam ta’├ówun yang dilarang. Dalam pandangan Islam, geopolitik dunia bisa dipetakan menjadi dua, Dar al-Islam [Wilayah Khilafah] dan Dar al-Kufur [Bukan Wilayah Khilafah]. Dar al-Kufur, yang berada di luar wilayah Khilafah, kemudian bisa dipetakan menjadi: Kafir Harbi Fi’lan [Kafir yang Musuh Riil], dan Kafir Harbi Hukman [Kafir Musuh Potensial]. Disebut Kafir Harbi Fi’lan karena secara riil memerangi Islam dan kaum Muslim, seperti Amerika, Rusia, Israel, Perancis, Inggeris dan Australia.. Disebut Kafir Harbi Hukman, karena tidak memerangi Islam dan kaum Muslim, tetapi berpotensi melancarkan serangan.

Negara Kafir Harbi Hukman ini adakalanya mengikat perjanjian dengan negara Khilafah. Karena itu, disebut Daulah Mu’ahadah [Negara yang terikat perjanjian]. Ada yang tidak terikat dengan perjanjian, tetapi meminta perlindungan kepada negara Khilafah. Karena itu, disebut Musta’man [Mendapat jaminan keamanan]. Klasifikasi seperti ini mutlak dilakukan untuk menetapkan ketentuan hukum perdagangan luar negeri dengan mereka.

Adapun ketentuan yang berhubungan dengan impor komoditas dari luar negeri dapat dirinci sebagai berikut:

1. Khilafah mengijinkan kaum Muslim dan Kafir Dzimmi untuk mengimpor komoditas dari negara-negara Kafir. Terhadap Kafir Mu’ahad, yakni orang Kafir yang negaranya menjalin perjanjian dengan Khilafah, maka mereka akan diperlakukan sesuai dengan butir-butir perjanjian tersebut, baik yang menyangkut komoditas yang mereka impor dari Negara Khilafah, maupun komoditas yang mereka ekspor ke Negara Khilafah. Hanya saja, mereka tetap tidak boleh mengimpor persenjataan dan alat-alat pertahanan strategis dari Negara Khilafah. Namun, orang Kafir yang membuat perjanjian dengan Khilafah (Kafir Mu’ahad) dibolehkan memasukkan komoditas perdagangannya ke dalam Negara Khilafah. 

2. Terhadap negara Kafir Harbi Fi’lan, tidak ada hubungan perdagangan dengan mereka. Yang ada hanyalah hubungan perang. Atas dasar itu, kaum Muslim dibolehkan merampas harta mereka atau memerangi mereka di manapun mereka jumpai.

3. Kafir Harbi tidak dibolehkan masuk ke wilayah Khilafah, kecuali ada izin masuk (visa) dari negara. Jika mereka masuk tanpa visa, mereka diperlakukan sebagaimana halnya Kafir Harbi Fi’lan, yakni harta dan jiwa mereka tidak mendapatkan perlindungan.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa perdagangan luar negeri Negara Khilafah dikontrol sepenuhnya oleh negara. 

Wallahu a’lam. 


Hela Amalia_penulis lepas



Posting Komentar

0 Komentar