Nasi Bungkus,Kresek dan Materai Meningkatkan Pendapatan Negara?




Oleh dr. Nindya Sutami


Sungguh ironi negeri ini. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, pemerintah seolah ingin menambah beban rakyat dengan menarik berbagai macam pajak yang sehari-hari dekat dengan rakyat.


Seperti diketahui belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika kantong plastik akan dikenakan bea cukai Rp200 sehingga konsumen yang berbelanja di pusat perbelanjaan akan dikenakan biaya kantong plastik Rp500 per lembarnya.


Bukan hanya itu yang akhir-akhir ini viral juga adalah rencana Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengenakan pajak nasi bungkus hingga pempek Palembang hingga 10%. BPPD kini memasang alat pemantau pajak online (e-tax ) di sejumlah rumah makanan dan kedai pempek, sehingga akan dikenakan sanksi dari instansi terkait ketika dalam pelayanan tidak menggunakan e-tax.


Sementara itu di sisi lain, Pemerintah  menaikkan batas harga minimal kelompok hunian mewah, dimana dalam beleid yang diteken oleh Sri Mulyani pada 10 Juni lalu tersebut nilai hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah yang berharga Rp30 miliar atau lebih. Sementara di bawah harga tersebut bebas PPnBM.


Bukan hanya itu, pemerintah juga akan menghapus PPnBM kapal pesiar atau yacht asing yang masuk Indonesia. Demikianlah ironi kita sebagai rakyat di negeri Indonesia yang konon negerinya makmur dan tentram.

Tetapi bagaimana bisa tentram ketika dari hari ke hari rakyat selalu dizalimi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin mencekik rakyatnya. Bagaimana seharusnya sikap yang benar, yang dilakukan sebuah negara dalam melayani rakyatnya.


Islam Pengayom Terbaik Rakyat.


Melihat fenomena yang sering terjadi di negeri kita, di mana kita (baca,rakyat) sering menjadi sasaran empuk demi kepentingan para penguasa. Berbagai kebijakan dikeluarkan, tidak untuk mensejahterakan rakyatnya, memudahkan rakyatnya, tetapi justru dengan kebijakan tersebut rakyat menjadi sengsara. Kegagalan penguasa dalam menjalankan tugasnya, di mana hutang semakin membumbung, sementara penguasa tidak cakap dalam mengelola sumber daya alam Indonesia yang konon berlimpah, sehingga pendapatan negara  menurun, hutang digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan pemasukan negara, selain pemalakan pada rakyat sampai pada tataran hak terkecil rakyat pun tak luput terkena imbas pajak. 


Hal ini berbeda ketika rakyat dalam  kepemimpinan Islam. Dimana seorang pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab yg besar, yang tidak main-main dalam mengurusi rakyatnya, karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Pemilik Jagat. 

Seperti dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad: 

Imam/ Kholifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.

Sehingga seorang pemimpin akan benar- benar menjalankan amanahnya sebagai pengurus rakyat, berusaha semaksimal mungkin mengurusi semua urusan rakyat sesuai dengan aturan Allah. Sehingga rakyatnya bisa hidup sejahtera. 

Di dalam Islam ada yang dinamakan Baitul Maal, sebagai institusi khusus yang menangani pendapatan yang diperoleh negara dari berbagai jenis pemasukan, dan di dalamnya dikelompokkan dalam beberapa jenis pos pendapatan, kemudian mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya.

Ketika suatu waktu kondisi dalam negeri terjadi defisit, simpanan dalam baitul maal menipis atau bahkan kosong  maka yang dilakukan oleh seorang pemimpin  dalam Islam agar tetap bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya adalah  dengan meminjam dari rakyat yang kaya atau ketika hal itu tidak memenuhi maka negara akan menarik pajak pada rakyatnya yang terkategori mampu. Jadi tidak dengan berutang ke luar negeri.

Islam sudah memiliki aturan yang sangat lengkap sehingga ketika Islam diterapkan dalam negara,dalam naungan Khilafah Islam, maka rahmatan lil ' aalamiin akan dirasakan oleh seluruh alam. 

Wallahu a'lam bishshowab.


Posting Komentar

0 Komentar