Mengemis Tahta




Oleh: Yuli Ummu Raihan

(Member Akademi Menulis Kreatif)


Tidak ada makan siang yang gratis. Beginilah ungkapan yang cocok menggambarkan kondisi saat ini. Dimana para politisi atau parpol berebut jatah kursi jabatan baik sebagai menteri, atau jabatan publik lainnya.


Slogan dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat hanya pemanis merebut hati dan suara rakyat agar mau memilih mereka.


Berbagai polemik, drama, intrik mewarnai pilpres kali ini, semua seolah berakhir setelah  pengumuman pemenang pilpres yaitu petahana.


Episode selanjutnya adalah pembagian  jatah tahta, atau kue kekuasaan. Aroma perebutan jatah ini mulai tercium bau busuknya.


Anggota Dewan Pakar Nasdem, Tengku Taufiqul Hadi menyatakan partainya layak mendapat jatah lebih banyak dibanding PKB  yang menginginkan 10 jatah kursi menteri karena merasa perolehan suara yang lebih banyak.


Tak ketinggalan Partai Golkar juga mengharap jatah kursi mentri dan menganggap hal ini sudah biasa.


PDI Perjuangan yang dari awal memang mendukung penuh calon petahana menegaskan bahwa merekalah yang paling berhak mendapat jatah terbanyak.


Rasanya tidak ada habisnya masalah pembagian jatah tahta ini, dengan rumus apapun akan sulit menemukan kata adil untuk pembagian jatah ini. Apalagi jika ukurannya adalah suara partai di DPR karena beberapa partai pendukung justru ada yang tidak lolos parlemen sementara sudah all out mendukung. PSI dan PKPI meski keduanya tidak lolos tapi peran mereka bukanlah peran biasa, mereka tentu tidak cuma-cuma memberi dukungan.


Ada 34 posisi menteri dan 8 posisi setingkat mentri yang sedang diperebutkan, ibarat makanan semua posisi tersebut mengunggah selera, maka tarik ulur akan terjadi agar mereka bisa menyantap dan menikmatinya.


Inilah politik transaksional, penuh tawar, dan tukar menukar jasa dan kepentingan. Semua ada hitung-hitungannya, tidak ada yang gratis, selalu ada timbal balik.


Partai politik hanya sekedar jembatan untuk meraih jabatan. Tidak ada kepentingan rakyat, hanya ada kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat hanya ibarat pendorong mobil mogok, yang dincar suara dan dukungannya demi mencapai kekuasaan, setelah mendapat kekuasaan maka rakyat dilupakan, ditinggalkan, bahkan apesnya menjadi korban kezaliman akibat kebijakan mereka.


Dalam demokrasi semua bebas, berhak melakukan apa saja. Tidak ada standar kebenaran, yang ada adalah siapa yang berkuasa, maka kebenaran tergantung sudut pandang yang berkuasa.


Berharap ada perubahan melalui demokrasi ini hanya mimpi. Rakyat hanya akan jadi korban, lagi dan lagi. Semua janji manis para politisi hanya akan tinggal kenangan. Rakyat kembali harus berjibaku menyelesaikan masalah dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Ditambah berbagai kebijakan yang menambah sulit kehidupan kita. 


Kenaikan harga BBM, TDL, sembako, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, PHK, impor tenaga kerja dan produk lainnya, pajak yang kian memalak rakyat, serta beragam Undang -Undang yang pro korporasi atau pemilik modal.

Semua dibuat sesuai pesanan dan kemauan para kapitalis yang menjadi sponsor atau pendukung dana dalam meraih tampuk kekuasaan.


Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Hari ini mereka bertarung, besok bisa rangkulan atau sebaliknya. Akan selalu ada negoisasi kepentingan, sementara kepentingan rakyat dinomor sekiankan.


Ini berbeda jika kita memakai sistem Islam, politik dalam Islam berarti mengurusi kepentingan umat atau rakyat. Kekuasaan menjadi hal yang penting karena dengan kekuasaan  banyak hal yang bisa dilakukan. Dalam Islam kekuasaan itu wasilah untuk menerapkan syariat. Sedangkan kedaulatan ada ditangan syara' bukan ditangan rakyat.


Dengan kekuasaan yang berlandaskan Islam kejayaan akan tercapai. Seperti yang dicatat oleh sejarah. Berbagia kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan berbagai bidang kehidupan berhasil diraih dan mencapai peradaban yang mulia, mencetak generasi khoiru ummah.


Bahkan pernah pada masa dinasti Abbasiyah sulitnya mencari mustahik zakat karena tingkat kesejahteraan yang cukup di masyarakat. Ini adalah bukti bahwa dengan kekuasaan yang berlandaskan Islam yang menerapkan syariat secara kaffah maka, keberhasilan akan diraih.


Dalam Islam kekuasaan adalah amanah, tanggung jawabnya begitu besar, maka wajar generasi salaf ada yang menangis ketika diamanahi jabatan, seperti Umar bin Abdul Aziz. Ia sampai memasukkan kepalanya ke dalam lututnya dan menangis sesegukan karena takutnya akan besarnya tanggung jawabnya.


Bandingkan dengan politisi sekarang yang menghalalkan segala cara agar bisa menjabat, mengemis, menjadi penjilat, dan cara batil lainnya.


Beginilah seharusnya seorang pemimpin, tidak berambisi untuk berkuasa, mengukur kemampuan, amanah jika diberi kuasa, bertanggungjawab penuh, dan berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik ketika berkuasa, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, bukan yang lain.


Semoga siapapun yang menjadi pemimpin mampu merenungi hal ini, bahwa jabatan itu bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan, hingga menghalalkan berbagai cara,mengabaikan  nasib 700 anggota KPPS yang meninggal, korban 21-22 Mei lalu dan semua hal yang sudah dikorbankan demi meraih kekuasaan ini.


Ingatlah semua itu ada pertanggungjawabannya, semoga para politisi negeri ini diberi hidayah agar mampu mengurusi rakyat dengan sebaik-baiknya, dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan rakyat, wallahu a'lam.

Posting Komentar

0 Komentar