Ironi Keadilan Hukum Demokrasi Jadi Sorotan Dunia



Oleh: Sri Yana


Keadilan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 28D ayat 1, yang berbunyi:

"Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

Namun pada ironinya tak sesuai dengan yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun, 37 tahun, mantan guru asal Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dikenai hukum penjara selama 6 bulan dan denda 500 juta rupiah.


Sebagaimana yang dilansir internasional.sindonews.com bahwa media internasional yang berbasis di Amerika Serikat, seperti Reuters, Washington Post hingga New York Post ramai-ramai memberitakan kasus yang menjerat wanita yang bernama Baiq Nuril Maknun.


"Indonesia’s top court jails woman who reported workplace sexual harassment," bunyi judul Reuters dan New York Post. Terjemah judul itu adalah "Pengadilan tertinggi di Indonesia penjarakan wanita yang melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja".


Dari pasal 28D ayat 1 tersebut dapat dibuktikan bahwa hakekat keadilan hukum dalam sistem demokrasi yang mengabdi kepada kepentingan pemilik kuasa memiliki standar yang tidak jelas, siapa yang berkuasa pastilah ia yang menang. Berbeda dengan sistem Islam standarnya adalah hukum syara, yaitu hukum Allah yang wajib ditaati. Oleh karena itu menyebabkan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebagai rakyat kecil yang lemah inilah yang akan dijadikan alat untuk ditekan dan dikambinghitamkan, seperti ironi Baiq Nuril Maknun, yang harusnya mendapatkan keadilan karena melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja malah diduga melanggar UU ITE.


Itulah keburukan sistem demokrasi, yang katanya merakyat justru malah menyengsarakan yang lemah. Sehingga dengan sistem yang Demokrasi yang semakin menguat ini akan melanggengkan kekuasaan para penguasa yang zalim. Dan sistem yang rusak ini sudah sejatinya diganti dengan sistem Islam. 


Sistem yang telah mempersatukan dua pertiga dunia ke dalam negara Daulah Khilafah Islamiyah. Hebat bukan sistem Islam? Karena kepastian hukum hanya ada pada syariat Islam dan yang pembuat hukum adalah Allah pemilik standar yang jelas. Berbeda dengan Demokrasi dengan standar yang tidak jelas berupa undang-undang dan pasal-pasal yang bisa berubah-ubah setiap saat sesuai kepentingan penguasa.


Maka beralihlah ke dalam sistem Islam yang dahulu pernah ada. Karena setelah runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah, umat tiada yang melindungi, disebabkan sekat-sekat nasionalisme yang menjadikan mereka tidak saling membantu. Seperti keadaan saudara kita di Palestina, Suriah, Rohingya, dan banyak negara-negara lainnya yang mengalami penyiksaan. 


Marilah kita bersatu dengan satu perasaan, peraturan dan pemikiran yang sama, yaitu akidah Islam. Agar umat segera melanjutkan kembali kehidupan Islam, seperti kehidupan pada masa kejayaan dahulu. Dengan penerapan syariat, dipastikan tidak akan ada ironi seperti kasus Baiq Nuril Maknun yang jadi sorotan dunia internasional atau kasus nenek yang dipenjara karena mencuri singkong akibat kelaparan.

Wa'allahu a'lam bish shawab.

Posting Komentar

0 Komentar