Hutang Negara Membebani Rakyat

Oleh:  Devi Aryani 

Ibu Rumah Tangga

Utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I 2019 tercatat US$ 387,6 miliar atau sebesar Rp 5.542,6 triliun (kurs Rp 14.300). Angka ini tumbuh 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Apakah angka tersebut masih aman?

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan yang perlu diperhatikan dari utang luar negeri Indonesia adalah debt to service ratio (DSR) yang meningkat signifikan pada kuartal I 2019. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan.

"Rasio pembayaran utang atau DSR ini naik jadi 27,9%. Kenaikan DSR ini mengindikasikan bahwa kinerja utang makin tak produktif dalam mendorong penerimaan valuta asing (valas) khususnya dari ekspor," ujar Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (18/5/2019).

Sementara Berdasarkan data APBN KiTa, Jumat (17/5), pendapatan negara per April ini hanya Rp 530,7 triliun, tumbuh hanya 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 528,1 triliun.

Dari fakta diatas dapat dilihat bahwa pemasukan negara lebih kecil dibanding pengeluaran untuk membayar hutang. Hal ini tentu saja terjadi bukan tanpa alasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan melihat pertanda penurunan ekonomi dari pertumbuhan pajak yang melambat. "Jadi kami sudah melihat tanda-tanda perekonomian mengalami penurunan dengan penerimaan pajak yang mengalami pelemahan dari sisi pertumbuhannya," kata Sri Mulyani dalam konpers APBN.

Ya, Pajak! Bagi negara yang menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme pajak adalah sumber pendapatan utama. Hingga akhirnya mereka menjadikan rakyat sebagai sapi perah untuk tetap mengalirkan pundi-pundi uang ke dalam kas negara dengan memberikan pajak pada apa-apa yang digunakan oleh rakyat. Akhirnya rakyat dipaksa untuk menanggung hutang negara. Padahal negeri kita ini adalah negeri yang subur. Tetapi karena pengelolaannya diserahkan kepada asing dan aseng, negara kita hanya mendapatkan secuil keuntungan dari yang seharusnya, jika saja negara mau mengelolanya sendiri. Bagai tikus mati di lumbung padi, itulah peribahasa yang pas untuk negara saat ini yang sedang diombang kebangkrutan.

Untuk itu, sudah saatnya kita mencampakkan sistem ekonomi neoliberal dan kapitalisme yang menjadi ideologinya. Karena sudah terbukti memberikan kesengsaraan pada rakyat, bukan kesejahteraan. Rakyat hanya akan sejahtera jika menerapkan aturan islam dalam bingkai khilafah. Karena aturan islam berasal dari Allaah swt, pencipta yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambaNya.

Wallohu’alam Bi Shawwab.


Posting Komentar

0 Komentar