Menghapus Puing-puing Rezim Neolib dengan Sistem Khilafah

Oleh : Nur Azizah 

(Aktivis Muslimah Jakarta Utara)

Jakarta, aktual.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini Soemarno terus mendorong Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang tanah air dengan melakukan hilirisasi.

“Sektor tambang Indonesia memiliki potensi yang besar. Dengan menggandeng mitra strategis ini, Holding Industri Pertambangan Inalum bisa memiliki akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk hilirisasi sehingga industri pengolahan tambang domestik bisa berkembang dan memberikan lebih banyak nilai tambah, dan nilai ekspor produk tambang Indonesia bisa melesat,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (17/5).

Dalam kunjungan kerjanya ke China pada Jumat (17/5), Menteri Rini bertemu dengan beberapa calon mitra strategis Inalum, salah satunya Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd., produsen terbesar di dunia untuk material baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik.

Menteri Rini mengatakan, penjajakan kerja sama ini dilakukan agar Holding Industri Pertambangan bisa memiliki mitra strategis dalam bidang teknologi dan pengembangan demi mempercepat realisasi hilirisasi tambang di Indonesia.

Ia juga mendorong BUMN-BUMN untuk meningkatkan hilirisasi produk di dalam negeri. Selain untuk meningkatkan nilai produk, hilirisasi pada akhirnya juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Kita harus bisa masuk ke Industri hilir. Ini bisa diwujudkan jika kita terus bersinergi dan berkomitmen bersama membangun Indonesia. Jika ada hilirisasi maka penciptaan lapangan pekerjaan pun semakin meningkat,” tegasnya.Negara sejatinya adalah institusi besar yang menghimpun dan mengikat individu-individu untuk meraih tujuan-tujuan kebaikan dan manfaat bersama. Negara bukanlah milik segelintiran orang elit yang bebas menyedot keuntungan pribadi dan golongan. Karena jika seperti itu, maka tentu ada pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang dieksploitasi. Pihak yang mengeksploitasi adalah minoritas (birokrat dan korporat) dan yang dieksploitasi tentulah mayoritas (rakyat).

Awalnya Indonesia dibentuk untuk memutarbalikkan kondisi dari terjajah menjadi bebas merdeka. Tujuan-tujuan umum pembentukannya adalah meraih kesejahteraan lewat pemaksimalan potensi dan seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia. Tapi dalam kondisi awal pembentukan dan perjalanan roda kenegaraannya, Indonesia tidak mampu mulus dalam meraih tujuan-tujuan tersebut. Karena harus disadari jika era kolonialisme tidak benar-benar pergi dari tanah Indonesia. Mekanisme kolonialisme tetap menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Ini bisa diliat dari masih betahnya perusahaan-perusahaan asing berdiam di Indonesia. Ini berkat suksesnya transformasi kolonialisme menjadi neokolonialisme atau neoliberalisme, yang merupakan cabang politik ekonomi kapitalisme.

Pembangunan ekonomi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Tujuan pembangunan ekonomi merupakan proses menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai mukadimah UUD 1945. Namun, pada kenyataannya, teori ekonomi yang digunakan bangsa ini tampaknya belum mampu mewujudkan tujuan dari pembangunan ekonomi. Gambaran itu bisa kita lihat dari ketimpangan ekonomi antara daerah satu ke daerah lainnya.

Prinsip neoliberalisme ini sangat kentara ketika sedikit demi sedikit negara melepaskan tugas dan tanggung jawabnya atas rakyat. inilah prinsip dasar neoliberalisme. Pengurangan peran negara dilakukan dengan privatisasi sektor publik. Pencabutan subsidi sana sini yang mengakibatkan naiknya BBM, penghilangan Hak - hak istimewa BUMN melalui berbagai ketentuan dan perundangan yang menyetarakan BUMN dengan usaha swasta, naiknya tarif dasar listrik, bahkan gas elpiji pun tak luput dari kenaikan tersebut. Dengan begitu, harga-harga di beberapa komoditi juga ikut naik.

Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju corporate state( korporatokrasi). Ujungnya negara di kendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Sehingga keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat , tapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing.

Untuk membahasnya memang tak cukup hanya lewat obrolan warung kopi atau menyimak berita di pagi dan malam hari. Butuh waktu, kesabaran, dan kejujuran dalam pembahasan dan pengkajian tentang fakta sebenarnya. Karena berbicara neoliberalisme tidak akan hanya berbicara penguasaan sumber-sumber kekayaan negara dan faktor-faktor produksi oleh asing, tapi lebih jauh dari itu pembahasan akan sampai pada pengaruh neoliberalisme pada pola pikir dan sikap masyarakat juga bagaimana masyarakat dibentuk lewat penyesatan opini umum.

Atas dasar pandangan di atas jelaslah bahwa ideologi menjadi penentu besar dalam mengambil fundamen dan arah laju politik ekonomi suatu negara. Politik ekonomi yang bersumber dari ideologi yang luhur akan membangun relasi yang baik antara negara dan rakyat dalam meraih tujuan-tujuan dan manfaat bersama.

Celakanya hal ini belum terlihat dalam sekian puluh tahun politik ekonomi di Indonesia. Sekalipun sering berganti-ganti haluan politik ekonomi, tetap saja tujuan-tujuan dibentuknya Indonesia tak pernah tercapai. Justru ini semakin menguatkan jika Indonesia tidak pernah memiliki jati diri ideologi yang jelas. Corak politik ekonomi sosialisme dan kapitalisme yang pernah diukirkan di Indonesia hanya menjadi noda hitam dalam sejarah, ini karena menabrak realitas dan bersifat eksploitatif kepada masyarakat.

Untuk kapitalisme yang sekarang tengah bercokol, ukuran kesejahteraannya terletak pada pendapatan nasional (per capital income) bukannya kesejahteraan orang per orang. Dengan ukuran ini tidak diperhatikan lagi tercukupinya kebutuhan orang per orang dan distribusi kekayaan yang proporsional. Melainkan cukup menjamin terjadinya produksi barang dan jasa, kemudian distribusi terjadi dalam mekanisme pasar yang kompetitif dan spekulatif. Untuk faktor-faktor produksi juga diberi kebebasan yang besar kepada tiap individu untuk menguasainya. Hasilnya adalah jurang kesenjangan yang lebar di masyarakat.

Solusi Politik Ekonomi Islam dan Khilafah sebagai Paripurna Negara

Politik ekonomi Islam memandang bahwa setiap orang wajib dipenuhi kebutuhan pokoknya dan diberi kesempatan memenuhi kebutuhan sekundernya. Dalam pemenuhan kebutuhan itu tidak akan dibedakan antara warga muslim dan warga non muslim, semua mendapat hak yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka harus tercipta iklim kondusif untuk menciptakan kesempatan dan lapangan kerja, karenanya Allah SWT berfirman:

“Bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah” (QS al-jumu’ah [62]: 10)

Agar dapat dipastikan setiap orang dipenuhi kebutuhannya dan menjalankan pekerjaan yang baik, maka interaksi yang terjadi dalam aktifitas itu harus berstandar pada nilai-nilai luhur yang bersumber dari dalil syar’i (al-Quran, as-Sunnah, dan sumber hukum Islam lain). Islam juga mengharamkan transaksi ekonomi yang tidak real dan permainan riba, Islam hanya meletakkan transasksi ekonomi pada dua sektor yaitu barang dan jasa.

Politik ekonomi bukan hanya soal penerapannya saja, tapi juga terkait dengan siapa yang menerapkan dan untuk siapa diterapkan. Tata kelola politik ekonomi juga adalah mengurus seluruh urusan rakyat, maka haruslah diikat dalam institusi negara. Islam memandang seluruh perbuatan manusia harus terikat dengan hukum syariat Islam. Maka Islam telah menetapkan model negara untuk mengatur interaksi dan aktifitas manusia, negara itu adalah Khilafah Islamiyah.

Perangkat politik ekonomi Khilafah harus berdiri dengan seluruh perangkat-perangkat sistem lainnya. Dengan sistem pendidikan Islam akan menjamin masyarakat bisa menalar setiap masalah dengan cerdas. Dengan sistem hukum Islam akan menutup celah penyimpangan dan pelanggaran masyarakat dalam semua aktifitasnya.

Dengan sistem pemerintahan Islam akan terbentuk aparatur negara yang jujur, bermoral, dan berintegritas. Dengan sistem sosial kemasyarakatan Islam akan menciptakan budaya masyarakat yang luhur dan berbudi. Kesemua perangkat sistem Khilafah ini saling terintegrasi dan saling menguatkan. Karena dasar masyarakat dibangun dari kesamaan perasaan, pemikiran dan peraturan, maka Islam adalah ideologi yang mampu membenahi perasaan, pemikiran, dan peraturan masyarakat.

Tidak boleh perekonomian yang kuat berada di tengah buruknya moral pemerintah dan masyarakat. Karena baik dalam aktifitas pribadi maupun negara, Islam menetapkan nilai ibadah dalam semua aktifitas itu. Maka tuntutan menegakkan Khilafah wajib bagi semua umat Islam dan tuntutan rasional lagi luhur bagi non muslim dan semua manusia. Untuk mengakhiri era kapitalisme neoliberal maka dentuman besar revolusi harus bergemuruh luas dan Khilafah bangkit menghapus puing-puing kapitalisme neoliberal.

Wallahu'alam bishawab


Posting Komentar

0 Komentar