Hipokrisi Demokrasi

Oleh : Binti Adib


Pemilu 2019 di Indonesia termasuk pemilu yang cukup menyedot perhatian banyak kalangan,menghabiskan dana cukup besar,dan melelahakan. Pemerintah menganggarkan dalam RAPBN  Rp 24,,8 trilliun untuk pemilu 2019   (WE online). Pemilu kali ini melelahkan  ungkap Ketua KPU Arief Budiman,24-4-2019(m.wartaekonomi.co.id)


KPU terus melakukan pendataan terkait jumlah petugas KPPS yang gugur dan sakit saat bertugas pada 17 April 2019. Data yang diupdate pada Senin (22/4) pukul 16.15 WIB, menunjukkan 90 petugas meninggal.  Menurut  Ketua KPU,ada 374 orang sakit, (penyebabnya) bervariasi.  Laporan KPU memperlihatkan, faktor kelelahan menjadi penyebab yang paling besar petugas sakit. Selain itu, beberapa petugas mengalami tifus dan stroke.(kumparan.com)

Pemilu telah dilaksanakan tanggal 17 April 2019.  Selanjutnya KPU baru akan melakukan rekapitulasi  real count dan manual pada tanggal 18  April 2019  sampai 22 Mei 2019. Namun demikian ,jika kita perhatikan media cetak,elektronik dan media sosial sudah banyak memberitakan bahwa  kedua kandidat  masing- masing mengklain meraih suara lebih unggul dibanding lawannya.

Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk sementara unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan quick count sejumlah lembaga survey.

Sementara Prabowo Subianto mengatakan, "Saya akan dan sudah menjadi presidennya seluruh rakyat Indonesia," dan kembali mengklaim kemenangan Kamis ,18 April 2019.  Joko Widodo menyatakan mendapat telepon dari Perdana Menteri Malaysia, DR Tun Mahathir Mohamad, PM Singapura, Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.(BBS News Indonesia)


Mengamati   situasi pasca pemilu masyarakat   bingung,muak dengan aksi-aksi yang ditampilkan para elit politik. Saling curiga.   Saling tuding menyebar  hoaxs, melakukan  manipulasi data. Rakyat bingung  mana yang benar. Tidak mungkin menang keduanya. Curiga itu wajar.  Sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam demokrasi biasa  terjadi kecurangan .  Suap,politik uang biasa terjadi.  Demokrasi  lahir dari kapitalisme. Salah satu  azas dalam kapitalisme adalah manfaat. Azas manfaat melahirkan  sikap menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya.

Pelajaran yang bisa kita ambil dari  pemilu kali ini  ternyata tidak mudah mewujudkan  perubahan di tengah masyarakat melalui pesta demokrasi. Sekedar ganti rezim saja tidak mudah.  Mekanismenya berbelit. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dana yang tidak sedikit.   Ada banyak kepentingan kelompok,individu di balik pemilu ini.


Pesta demokrasi yang mahal ini  menjadi alat penjajahan para kapital baik asing maupun aseng.   Pada faktanya setiap calon harus mempunyai modal yang besar. Tapi apa boleh buat, tidak semua calon dan hampir semua calon tidaklah memiliki modal yang begitu besar. Padahal untuk bertarung politik haruslah modal yang besar. Oleh sebab itu mau tidak mau harus ada yang menjadi back up dana. Akhirnya para kapital dan pemodal baik asing dan aseng menawarkan diri untuk menjadi donatur yang akan membiayai calon. Tidak ada makan siang gratis.  Para pemodal mau menanggung semua kebutuhan calon dengan imbalan di mudahkan dalam mendapatkan  proyek di  negeri ini . Maka ketika  calon resmi menjadi pemenang, dibuatlah aturan yang memihak  para pemilik modal meskipun  harus mengorbankan rakyatnya sendiri.

Sebagai contoh , kasus reklamasi, swastanisasi PLN, penjualan aset-aset negara, hilangnya BUMN, pencabutan subsidi, kenaikan pajak dan lain-lain. Kebijakan ini dalam arahan pemilik modal. RUU  yang dibahas dan diputuskan lembaga legislatif beraroma pesanan pengusaha.  Semua ini adalah bukti bahwa demokrasi adalah alat penjaja h untuk menguasai suatu negeri.  Ini bisa dilihat bagaimana China dan  Amerika Serikat menamcapkan pengaruhnya di Indonesia  .


Para investor asing juga punya kepentingan terhadap pemilu di Indonesia. Mereka tentu ingin investasinya aman. Mereka tentu berusaha agar penguasa Indonesia adalah orang yang pro terhadap kepentingan  mereka. Maka sangat mungkin mereka akan melakukan dukungan dengan segala cara  terhadap calon yang pro terhadap kepentingan mereka.


Ardiana Elisabeth,Pengamat politik luar negeri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  menyatakankan, banyaknya investor asing terutama dari Amerika berinvestasi di Indonesia, membuat Indonesia sulit menghindar dari intervensi. Pemilu itu kalau dikatakan bebas dari kepentingan internasional juga terlalu naif. Tapi seberapa kepentingan internasional mempengaruhi kita, itu tergantung kepada kemandirian Indonesia. Apakah kepentingan itu bisa kita tetap menomorsatukan national interest kita, ataukah semata-semata mengikuti kepentingan internasional yang mau masuk di Indonesia.(VOAINDONESIA.com)

Demokrasi jelas-jelas alat penjajah untuk menguasai negeri ini.  Saatnya kita tidak terbuai dengan jargon-jargon demokrasi  semisal  dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ungkapan yang tidak ada faktanya.  Saatnya  mengelola negeri ini   dengan aturan Allah SWT. Aturan Sang Pencipta   inilah yang akan membawa kita kepada keberkahan.  Aturan yang akan membawa kebahagiaan hidup dunia - akherat.


Posting Komentar

0 Komentar